Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memulai pembongkaran struktur monorel yang mangkrak di sepanjang Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, pada Rabu (14/1/2026), terutama di sekitar Stasiun LRT Setiabudi sisi timur. Langkah ini menjadi bagian dari upaya penataan kawasan yang telah terbengkalai selama bertahun-tahun dan dikoordinasikan dengan berbagai pihak untuk menghindari masalah hukum di kemudian hari.

Sebagai Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, mengatakan ada 109 tiang monorel di Jalan HR Rasuna Said yang akan dibongkar untuk menata kawasan tersebut. Ia berharap langkah ini bisa membuat ruas jalan menjadi lebih rapi dan membantu mengurangi kemacetan di kawasan itu. “Semua tiang akan ditata ulang dan saya yakin ini akan memperbaiki kondisi Jalan Rasuna Said serta berpotensi meredakan kemacetan,” ujar Pramono saat meninjau lokasi pembongkaran.

Ia mengatakan bahwa biaya untuk membongkar tiang monorel di Rasuna Said hanya sekitar Rp 254 juta, sedangkan sebagian besar anggaran sekitar Rp 102 miliar dialokasikan untuk penataan kawasan secara menyeluruh. Dana itu akan digunakan untuk memperbaiki jalan, drainase, trotoar (pedestrian), penerangan jalan umum, serta fasilitas pendukung lainnya agar kawasan menjadi lebih rapi dan nyaman. Keseluruhan pekerjaan ini ditargetkan selesai pada September 2026. Pramono berharap penataan tersebut bisa meningkatkan kualitas jalan dan turut mengurangi kemacetan di Jalan HR Rasuna Said.

Tiang-tiang monorel yang berdiri di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, berasal dari proyek kereta monorel yang dimulai pada 0204 saat era Gubernur Sutiyoso sebagai bagian dari rencana transportasi modern untuk mengatasi kemacetan di pusat bisnis ibu kota. Namun, pembangunan itu berhenti dan tidak selesai, meninggalkan struktur beton yang mangkrak di tengah jalan dan dinilai mempersempit ruas jalan serta mengurangi estetika kota.

Proyek ini terhenti karena beragam masalah internal, termasuk keterbatasan pendanaan, konflik kontrak antara pihak pelaksana dengan pemerintah, dan sengketa terkait investasi dan hak pembayaran, sehingga monorel tidak pernah beroperasi meskipun tiangnya sudah berdiri di beberapa titik kota.

Seiring pergantian gubernur dari waktu ke waktu, arah kebijakan terkait proyek monorel kerap berubah tanpa kepastian. Ketika Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjabat, pemerintah provinsi memutus kontrak kerja sama dengan PT Jakarta Monorail dan akhirnya menghentikan proyek tersebut setelah dinilai tak bisa memenuhi persyaratan yang ditetapkan, sehingga monorel tak pernah beroperasi dan meninggalkan tiang-tiang kosong di jalan.

Pemprov DKI kemudian memutuskan bahwa Light Rail Transit (LRT) lebih cocok digunakan karena punya kapasitas angkut lebih besar dan lebih efisien daripada monorel. Kini, setelah bertahun-tahun tiang monorel berdiri tanpa fungsi, Gubernur Pramono Anung mulai mencabut struktur-struktur itu sebagai bagian dari penataan ulang kawasan, menandai titik akhir dari proyek yang telah berjalan sejak era sebelumnya.

pic sources: kumparan.com