Pengamat komunikasi politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai terdapat tiga maksud utama di balik pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait wacana Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka menjabat dua periode. Akademisi yang akrab disapa Hensa itu menjelaskan, tujuan pertama Jokowi adalah meluruskan pernyataan Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, yang sebelumnya menyebut Gibran berpeluang menjadi pesaing terkuat Prabowo pada Pilpres 2029. Pernyataan Ahmad Ali tersebut disampaikan dalam siniar Gaspol Kompas pada 22 Januari 2026.

Menurut Hensa, alasan kedua berkaitan dengan kesiapan politik Gibran. Jokowi disebut menyadari bahwa putranya belum cukup matang untuk bertarung sebagai calon presiden pada 2029. Karena itu, Jokowi ingin memastikan posisi Gibran tetap aman sebagai wakil presiden Prabowo. “Jokowi tentu akan menilai lebih dulu apakah Gibran benar-benar siap untuk maju pada Pilpres 2034,” ujar Hensa kepada Tempo, Selasa, 2 Februari 2026.

Tujuan ketiga, kata Hensa, adalah memberi sinyal kepada publik agar tidak berspekulasi bahwa Prabowo dan Gibran akan berpisah jalan pada kontestasi 2029. Ia menilai asumsi semacam itu justru berpotensi menimbulkan kerumitan politik, mengingat Prabowo memiliki banyak opsi calon wakil presiden. Direktur Eksekutif KedaiKOPI itu menegaskan, situasi Pilpres 2029 akan berbeda dengan Pilpres 2024. Jika pada 2024 Prabowo membutuhkan dukungan Jokowi sebagai presiden petahana, maka pada 2029 posisi tersebut justru dipegang oleh Prabowo sendiri.

“Dengan status sebagai inkumben, sangat mungkin Prabowo tidak lagi memerlukan Jokowi untuk memenangkan pemilu,” kata Hensa.

Lebih lanjut, Hensa menilai apabila Prabowo kembali menggandeng Gibran pada Pilpres 2029, langkah tersebut akan berdampak signifikan bagi PSI, partai yang identik dengan Gibran. Menurutnya, hal itu bisa dibaca sebagai upaya memoles Gibran sebagai kandidat presiden di masa depan. Meski begitu, Hensa memperkirakan Prabowo cenderung mengikuti pola presiden-presiden sebelumnya, yakni memilih wakil yang tidak berpotensi mengganggu stabilitas kekuasaan maupun elektabilitas Partai Gerindra.

“Prabowo kemungkinan akan memilih pendamping yang tidak lagi memiliki ambisi maju sebagai presiden. Jika masih punya ambisi, tentu berisiko. Karena itu, opsinya bisa berasal dari internal Gerindra atau figur yang relatif netral,” ujarnya.

Pandangan senada disampaikan dosen ilmu politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno. Ia menilai pernyataan Jokowi soal dua periode merupakan respons langsung untuk menepis klaim Ahmad Ali sebelumnya. Adi menegaskan, keputusan mengenai calon wakil presiden pada Pilpres 2029 sepenuhnya berada di tangan Prabowo.

“Langkah politik Prabowo sering kali sulit ditebak dan kerap di luar perkiraan publik,” kata Adi kepada Tempo pada hari yang sama.

Adi juga meyakini partai-partai dalam koalisi pendukung Prabowo akan mengikuti sepenuhnya keputusan ketua umum Gerindra tersebut terkait cawapres. Sebelumnya, pada Jumat, 30 Januari 2026, Jokowi menyatakan keyakinannya bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran akan berlangsung selama dua periode. Jokowi juga menegaskan bahwa Gibran tidak akan mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu berikutnya.

pic sources: www.tempo.co