Demo di DPR, Buruh Tagih Janji Prabowo soal Outsourcing dan Upah
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Partai Buruh Said Iqbal menagih janji Presiden Prabowo Subianto terkait kebijakan pekerja alih daya (outsourcing) dan penyesuaian upah buruh. Hal ini dikatakan Said Iqbal saat menghadiri demo buruh 28 Agustus 2025 di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat.

“Partai Buruh dan elemen mahasiswa turun ke jalan karena kebijakan pemerintah terkait pekerja alih daya belum dijalankan sesuai janji Presiden Prabowo Subianto, dan upah minimum belum sesuai perhitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” ujar Ketua Partai Buruh Said Iqbal kepada wartawan, Kamis (28/8/2025).

Said Iqbal menyebutkan, jumlah peserta yang datang dari Jabodetabek dan Karawang mencapai 4.000–5.000 orang. “Aksi serentak juga berlangsung di kota-kota lain seperti Bandung, Serang, Surabaya, Semarang, Batam, Medan, Lampung, Makassar, Morowali, Banjarmasin, Ternate, Ambon, Kupang, dan Lombok,” tutur Said.

Said menegaskan, aksi berjalan damai, tertib, dan tidak mengandung kekerasan, dengan tujuan menyampaikan aspirasi ke DPR RI. Enam isu utama yang diangkat meliputi penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, penghentian PHK, reformasi pajak, penyelesaian kasus korupsi di Kemenaker, serta penyelenggaraan pemilu yang bersih. “Buruh dan mahasiswa turun ke jalan karena DPR dan kementerian terkait tidak menjalankan kebijakan yang sudah disampaikan Presiden, termasuk keputusan MK nomor 168 tahun 2024 soal pekerja alih daya,” kata Said.

Ia menambahkan, kenaikan upah minimum yang seharusnya 8,5 persen sesuai inflasi dan pertumbuhan ekonomi harus dijalankan untuk menjaga keadilan bagi buruh. Selain itu, Said menekankan pentingnya reformasi pajak agar buruh tidak terbebani pajak berlebihan, menuntut pembentukan RUU perampasan aset untuk mencegah korupsi, dan meminta agar pemilu berjalan bersih untuk menghasilkan pemimpin yang bersih pula.

Said juga mengapresiasi keterlibatan mahasiswa dan pelajar, sembari mengimbau agar aksi tetap damai dan anti kekerasan. Ia menegaskan, Partai Buruh tidak menutup kemungkinan menggelar aksi lanjutan atau mogok nasional jika tuntutan mereka tidak direspons DPR. “Aksi ini adalah awal. Kalau DPR tidak merespons, kami siap menggelar mogok nasional hingga jutaan buruh berhenti produksi,” ujar dia.

Said menambahkan, demo 28 Agustus 2025 diawasi internal oleh Garda Metal dan berkoordinasi dengan aparat keamanan agar tetap kondusif. Hingga pukul 10.30 WIB massa buruh dari berbagai aliansi masih berdatangan ke depan Gedung DPR RI.

Pic source:megapolitan.kompas.com